Sorong- (MHP) Papua Barat Daya. Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Bapak Mayjen TNI Heri Wiranto, didampingi Kasrem 181/PVT Kolonel Inf Christian Pieter Sipahelut, melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Sorong dan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tim Kemenkopolhukam serta Instansi terkait di Wilayah Sorong, bertempat di Makorem Jl. Pramuka No. 01 Kelurahan Malamso,Kota Sorong,Provinsi Papua Barat Daya, Senin (22/05/2023).
Kondisi wilayah Korem 181/Praja Viratama secara geografi masuk dalam wilayah adat domberai, daerah pesisir dan pegunungan tambrauw, Sorong Selatan, kepulauan Sorong dan Raja Ampat, daerah Maybrat dengan luas wilayah 46.518 Km2 , secara Demografi terbagi dalam satu kota dan lima Kabupaten dengan jumlah penduduk 620.422 jiwa, mata pencaharian pokok masyarakat adalah nelayan, berkebun, mayoritas agama Kristen katolik/protestan dan islam. Kondisi sosial ideologi masih terdapat kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk politik kesadaran masyarakat masih rendah dan mudah terprovokasi, pertumbuhan ekonomi belum merata terjadi kesenjangan tingkat kesejahteraan antara orang asli papua dan komunitas pendatang, adat dan budaya masyarakat dipegang teguh, cenderung membatasi terjadinya asimilasi budaya, hukum adat lebih dominan daripada hukum positif dan untuk pertahanan dan keamanan rentan terhadap konflik social dan pengaruh kelompok sparatis teroris di wilayah pegunungan Kabupaten Maybrat,” ucapnya.
Kondisi sosial secara umum kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana masih rendah sehingga perlu peningkatan sosialisasi tentang pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan dari Pemda dan stake Holder terkait, untuk kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya relative masih baru, sehinggga perangkat pendukung kesiapan terhadap penanggulangan bencana masih mengalami hambatan dan kegiatan tahapan penanggulangan bencana belum terlaksana secara optimal”, Imbuhnya.
Kegiatan darurat bencana banjir di kota sorong pada bulan Agustus Tahun 2022 telah memakan korban sebanyak masyarakat 17.433 jiwa 6 meninggal dunia, rumah warga sebanyak 358 unit, sekolah 33 unit dan tempat ibadah 6 unit, pengerahan personel sebanyak 500 orang, transportasi dalam rangka mendukung Evakuasi masyarakat dan perlengkapan serta membantu perbaikan fasilitas publik, pendirian posko bersama darurat bencana, dapur lapangan di pemerintah kota Sorong, dukungan distribusi kebutuhan pokok masyarakat pengungsi , bantuan kemanusiaan dari pemerintah pusat dan lembaga sosial.
Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Bapak Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan salah satu dari pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua termasuk daerah rawan bencana. Di antaranya banjir, tanah longsor, gempa bumi dan ancaman tsunami. Menurut Peta Bencana tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BNPB, dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya bencana yang terjadi didominasi bencana banjir, Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 telah resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, namun tahapan pemilu diselenggarakan mulai dari tanggal 14 Juni 2022 s.d. 20 Oktober 2024,”Tuturnya.
Bencana yang bersinggungan dengan tahapan Pemilu membawa dampak antara lain rusaknya daftar pemilih, infrastruktur pendukung, pemindahan lokasi tempat pemungutan suara (TPS), terhambatnya pengadaan dan jalur distribusi logistik, hingga penundaan pergantian pemerintahan, Karakteristik keteraturan dan kepastian yang dituntut dalam penyelenggaraan Pemilu bertolak belakang dengan karakteristik bencana yang penuh dengan ketidakpastian dan berpotensi mengacaukan penyelenggaraan pemilu. Untuk klasifikasi daerah rawan di Papua Barat adalah Kabupaten Maybrat.
Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk berkoordinasi dan diskusi dengan instansi terkait guna memperoleh informasi dan gambaran yang lebih konkrit dan komprehensif, terkait permasalahan sinergitas satkowil dengan berbagai stakeholder terkait penanggulangan bencana alam dan perkembangan situasi politik, hukum dan keamanan dikaitkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Sehingga hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan rekomendasi Kedeputian bidang Koordinasi Pertahanan Negara,” Pungkasnya.
Adapun tujuan kegiatan ini sebagai bahan laporan masukan kepada Pimpinan dalam hal ini Menkopolhukam dalam rangka analisis permasalahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yg berkaitan dengan sinergitas satkowil dengan berbagai stakeholder dalam penanggulangan bencana alam dan perkembangan situasi politik, hukum dan keamanan dikaitkan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 serta langkah-langkah antisipatif dalam mencegah gangguan keamanan di Provinsi Papua Barat Daya,”Ujarnya.
Turut hadir Brigjen TNI Frenky E. Riupassa Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi
Pertahanan, Danlantamal XIV/Sorong, Para Kasi Kasrem 181/PVT,
Rusman Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Deputi
Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Wahid Ismanto, Domaeld Putra Analis Polhukam pada Bidang Doktrin pertahanan,
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi
Pertahanan, Arditya Rachmawan Sekretariat
Deputi Bidang Koordinasi pertahanan Negara, Anggar Prasetyo Staf Kedeputian Bidang Koordinasi pertahanan Negara, Wakapolresta Kota Sorong, Ketua KPUD Provinsi Papua Barat Daya, Kalaksa BPBD Papua Barat Daya, Kepala SAR Kota Sorong, Kepala BMKG Kota Sorong, Kadinsos Provinsi Papua Barat Daya dan Kadinkes Provinsi Papua Barat Daya.(hp.samuel).